Home » » Nilai KPR FLPP (Rumah Bersubsidi) Naik

Nilai KPR FLPP (Rumah Bersubsidi) Naik

Written By Eko Marwanto on Tuesday, 1 May 2012 | 08:37

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akhirnya merevisi Peraturan No.05 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan melalui KPR yang didukung Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Khusus Zona Sulawesi, Jawa, dan Sumatera Rumah Sejatera Tapak (RST) FLPP naik dari Rp75 juta menjadi Rp88 juta.

"Pengembang perumahan yang membangun perumahan Rumah Sejahtera Tapak (RST) kini bisa bernapas lega. Meskipun belum memuaskan tapi setidaknya revisi nilai jual RST bisa membuat ruang gerak pengembang lebih baik," kata Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulsel, Raymond Arfandi saat menggelar konfrensi pers, Rabu 30 Mei di Kantor REI Sulsel.

Menurut Raymond, Peraturan Kemenpera ini, ditetapkan per 16 Mei dan diundangkan per 25 Mei 2012. Untuk RST tipe 36 di Zona Sulawesi naik dari sebelumnya Rp70 juta menjadi Rp88 juta. "Idealnya Rp 95 juta. Tetapi Rp88 juta sudah lumayan," kata Raymond didampingi Sekretaris REI Sulsel Arief Mone.

Raymond mengatakan, untuk harga perumahan yang masuk dalam program FLPP ini, dibagi per wilayah. Wilayah I meliputi Sumatera, Jawa (kecuali Jabodetabek), dan Sulawesi senilai Rp88 juta, wilayah II meliputi Kalimantan, Maluku, NTB, dan NTT senilai Rp95 juta.

Wilayah III yang meliputi Papua dan Papua Barat seharga Rp145 juta, serta wilayah IV yang meliputi Jabodetabek, Batam, dan Bali ditetapkan Rp95 Juta.

Dia mengharapkan, dengan adanya revisi tersebut, dapat memacu kembali pengembang untuk memproduksi RST sehingga masyarakat bisa mudah menikmati fasilitas tersebut.

Sebelumnya, REI terus mendesak Kemenpera untuk merivisi kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Karena berdasarkan evaluasi program FLPP terbukti penyerapannya tidak berjalan maksimal.

Raymon membeberkan, triwulan I Januari hingga April penyerapan rumah murah baru sekira 200 unit khusus di Sulsel, atau sekira 2 persen. Padahal ditargetkan 5.000 unit tahun ini. "Sangat kecil karena kontroversi FLPP ini berlarut-larut. Tapi kita berharap adanya penetapan baru ini, bisa kembali memacu pengembang," terang Raymond didampingi sejumlah pengurus DPD REI Sulsel.

Sekretaris DPD REI Sulsel, Arief Mone, menambahkan, pihaknya berharap revisi harga baru FLPP ini memacu semangat pengembang merealisasikan rumah murah lebih banyak. Pasar rumah murah masih dikejar masyarakat karena tingginya permintaan.

"Asumsi data REI Sulsel permintaan rumah pertahunnya itu di atas angka 15 ribu unit. Tahun lalu transaksi mencapai 12 ribu unit. Dominan transaksi ini adalah rumah murah," ungkap Arief.

FLPP memakai bunga fix selama 15 tahun 7,25 persen.  Sedangkan uang muka atau DP sesuai aturan Kemenpera diberlakukan paling rendah yakni 10 persen. 

Menurut dia, dampak dari masalah penyaluran FLPP ini salah satunya tertundanya pengadaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selama dalam masa kontroversi perusahaan pengembang properti, khususnya di daerah, tidak bisa menjalankan usahanya. Pengusaha skala kecil dan menengah tergantung pada pendanaan dari FLPP untuk membangun rumah.

"Masyarakat saat ini sudah menunggu. Revisi FLPP ini akan menguntungkan masyarakat yang memang butuh rumah. Kasihan," ujarnya. (aci/upi) sumber : www.fajar.co.id
advertisement


0 comments:

Post a Comment

Info Populer

Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Recommend us on Google Plus
Subscribe me on RSS