Home » » Membeli Tanah Yang Berstatus Girik

Membeli Tanah Yang Berstatus Girik

Written By kprbersubsidi on Saturday, 17 November 2012 | 07:43

Girik bukan merupakan tanda bukti atas tanah, tetapi bukti bahwa pemilik girik menguasai tanah milik adat dan sebagai pembayar pajak atas bidang tanah tersebut, beserta dengan bangunan yang ada di atasnya. Jadi, girik tidak dapat disamakan dengan sertifikat hak atas tanah seperti yang ada sekarang.

Tanah bekas hak milik adat yang belum didaftarkan atau di sertifikatkan pada kantor pertanahan setempat, di lingkungan masyarakat sebutannya bisa bermacam-macam. Ada yang dinamakan girik, petok D, rincik, ketitir, dan lain-lain. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dan cek sebelum membeli tanah girik.
  • Pastikan dulu bahwa girik yang dipakai adalah girik asli
  • Minta bukti pembayaran PBB dari si pemilik tanah
  • Meminta surat keterangan bahwa tanah tersebut tidak berada di dalam sengketa dari kelurahan/kecamatan atau kepala desa
  • Meminta surat keterangan riwayat tanah dari kelurahan/kecamatan atau kepala desa (dari mana dan siapa saja pemilik tanah tersebut sebelumnya sampai saat ini)
  • Meminta surat keterangan dari kelurahan/kecamatan atau kepala desabahwa tanah tersebut tidak diperjualbelikan kepada siapapun
  • Memastikan bahwa girik tersebut tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain.
Lebih lanjut, ada baiknya hak atas tanah tersebut dijadikan Sertifikat Hak Milik, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
  • Minta girik asli dari penjual dan pastikan nama penjual yang tercantum dalam girik tersebut adalah nama yang akan tercantum dalam Akta Jual Beli nantinya
  • Memastikan bahwa objek yang termasuk di dalam tanah girik, kemudian dikuasai secara fisik
  • Melakukan permohonan hak dengan mengajukannya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah dengan tahapan secara umum, yaitu :
          - Pengakuan fisik tanah dilanjutkan dengan pembuatan gambar situasi
          - Penelitian dan pembahasan panitia Ajudikasi
          - Pengumuman surat permohonan tersebut
          - Penerbitan surat keputusan pemberian hak
          - Pencetakan sertifikat tanah

Intinya adalah: 
Menurut UUPA, kepemilikan tanah harus dikuasai oleh suatu hak atas tanah berdasarkan sertifikat, maka dengan demikian surat girik tidak dapat dipersamakan dengan sertifikat hak atas tanah. Kedudukan sertifikat hak atas tanah lebih tinggi dibandingkan surat girik atau SKT.

Suatu kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat, demikiam Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) menentukan. Misalnya, jika seseorang mengklaim sebagai pemilik sebuah lahan, maka ia harus membuktikannya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Jenis-jenis hak atas tanah cukup bervariasi, seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai. Masing-masing hak atas tanah tersebut memiliki jenis sertifikatnya masing-masing.

Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dalam membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat menjamin secara hukum bahwa orang yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah merupakan pemilik haknya. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, maka pemegang sertifikat mendapatkan perlindungan hukum dari gangguan pihak lain.

Sebagai pemegang surat girik atau SKT, Anda hanya menguasai tanah namun belum memilikinya. Untuk menjadi pemilik secara penuh, Anda perlu meningkatkan statusnya menjadi sertifikat hak milik (SHM) ke kantor pertanahan setempat. Surat girik dan SKT atas nama Anda merupakan dasar untuk mengajukan peningkatan status hak tersebut.

Solusinya, segeralah datangi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat dan tingkatkan status tanah Anda!

Semoga penjelasan ini dapat berguna bagi Anda.

advertisement


0 comments:

Post a Comment

Info Populer

Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Recommend us on Google Plus
Subscribe me on RSS