Home » » Janji Pemerintah Makin Membingungkan Soal KPR Bersubsidi

Janji Pemerintah Makin Membingungkan Soal KPR Bersubsidi

Written By Eko Marwanto on Thursday, 13 December 2012 | 10:06

Ilustrasi Gambar: koleksigambarrumah.com

Dari berita yang dikutip dari detikfinance.com program rumah swadaya dari Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang hingga saat ini masih terus dilaksanakan. Tahun depan katanya program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Kemenpera akan membagikan bantuan hingga Rp 15 juta per rumah.

Menurut Kabid Pendataan & Sosialisai Perencanaan Perumahaan Swadaya Kemenpera, bantuan Rp 15 juta per unit ini untuk pembangunan rumah baru. Sedangkan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah berupa perbaikan, disiapkan dana Rp 7,5 juta per unit (reguler). Kemudian khusus untuk penanganan di Papua dan Papua Barat, bantuan stimulan yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 30 juta per unit.

Pertanyaan terbesar dari masyarakat adalah, siapa yang berhak untuk menerima kue tersebut? dan apakah kue-kue tersebut akan tepat sasaran. Kemenpera memiliki kriteria diantaranya Warga Negara Indonesia, mereka berpenghasilan tetap atau tidak tetap, sudah berkeluarga, atau sudah memiliki (menguasai) tanah. Seperti program sebelumnya, masyarakat miskin yang berhak mendapatkan program ini adalah yang terdaftar di kabupaten atau kota setempat.

Syarat lain adalah telah memiliki rumah, tetapi tidak layak huni dan ditinggali. Selain itu mereka harus belum pernah mendapatkan bantuan stimulan, tergolong masyarakat miskin, dan didahulukan yang mendapat PNPM Mandiri. Bantuan stimulan perumahan swadaya ini didasari oleh fakta 7,9 juta rumah dibangun masyarakat miskin tidak layak huni, dan tergambar terdapat 57 ribu hektar berubah menjadi kawasan kumuh. Kemenpera juga memberi gambaran, program ini perlu karena 9,7 juta unit rumah hingga kini tidak terlayani air bersih, dan 3,9 juta unit rumah tak dapat aliran listrik. Sementara 22% dari total lahan yang ada di Indonesia belum memiliki kepastian hukum (hak atas tanah).

Untuk urusan ini, pemerintah harus benar-benar dalam penyaluran dana nantinya, spesifikasi calon penerima dana harus lebih spesifik lagi, karena anak orang kaya juga belum tentu perna punya rumah. Masyarakat luas juga harus terus memantau hal ini, jangan sampai program ini nantinya hanya menjadi pembagian jatah untuk keluarga sendiri dari orang-orang yang terkait dengan program ini.
advertisement


0 comments:

Post a Comment

Info Populer

Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Recommend us on Google Plus
Subscribe me on RSS